September 2016

Fungsi, Wewenang dan Landasan Badan Narkotika Nasional (BNN)

<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTNCD-YQgGjTvjeFRP6qZ96yMfAgFWf9X8WjKFNUlq3iwerHE0mAU7hySOattvP_ndjM47utl4yC10SOEUoKLEGB4MFo8bD-Rnbgb35dUM6REx2doC1nHxsna35CTZl2wKwCERmY6HPd-Y/s1600/Fungsi%252C+Wewenang+dan+Landasah+Badan+Narkotika+Nasional+%2528BNN%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Fungsi, Wewenang dan Landasan Badan Narkotika Nasional (BNN)" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTNCD-YQgGjTvjeFRP6qZ96yMfAgFWf9X8WjKFNUlq3iwerHE0mAU7hySOattvP_ndjM47utl4yC10SOEUoKLEGB4MFo8bD-Rnbgb35dUM6REx2doC1nHxsna35CTZl2wKwCERmY6HPd-Y/s1600/Fungsi%252C+Wewenang+dan+Landasah+Badan+Narkotika+Nasional+%2528BNN%2529.png" title="Fungsi, Wewenang dan Landasan Badan Narkotika Nasional (BNN)" /></a></div>
Di Indonesia mulai dari masyarakat yang tidak mempunyai jabatan hingga pejabat kelas kakap sering mendengarkan pemberitaan mengenai penangkapan orang disebabkan terjerat kasus <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2016/09/fungsi-wewenang-dan-landasah-badan.html" target="_blank">narkotika</a>. Di Indonesia ada lembaga nonstruktural yang menangani hal tersebut yaitu <b>Badan Narkotika Nasional</b>. <br />
<h3>
Pengertian Badan Narkotika Nasional </h3>
<i>Badan  Narkotika  Nasional</i>  adalah  lembaga  pemerintah  non- struktural  yang bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden.Anggotanya terdiri dari 25 instansi  pemerintah  terkait,  Pejabat  Eselon  I  dari  Departemen - departemen,  Kementerian  Negara, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.<br />Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional (BNN) <br /><br /><h3>
Kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) :</h3>
<u>Badan Narkotika Nasional</u> yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala. <br /><br /><br /><h4>
 Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) : </h4>
<ol>
<li>Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li>
<li>Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li>
<li>Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li>
<li>Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;</li>
<li>Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li>
<li>Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;</li>
<li>Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li>
<li>Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;</li>
<li>Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan</li>
<li>Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. </li>
<li>Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. </li>
</ol>
<br /><h3>
Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN): </h3>
<ol>
<li>Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.</li>
<li>Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.</li>
<li>Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.</li>
<li>Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.</li>
<li>Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.</li>
<li>Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.</li>
<li>Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.</li>
<li>Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.</li>
<li>Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.</li>
<li>Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</li>
<li>Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.</li>
<li>Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.</li>
<li>Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.</li>
<li>Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.</li>
<li>Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.</li>
<li>Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.</li>
<li>Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.</li>
<li>Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.</li>
<li>Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.</li>
<li>Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.</li>
<li>Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.</li>
<li>Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor  serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.</li>
<li>Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.</li>
</ol>
<br />Sumber: bbn.go.id </div>

Pengertian Fungsi, Wewenang dan Landasan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Di Indonesia mulai dari masyarakat yang tidak mempunyai jabatan hingga pejabat kelas kakap sering mendengarkan pemberitaan mengenai penan...

Pengertian, Tugas dan Kedudukan Badan Amil Zakat (BAZ)

15:57:00 jayafurniture 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLKImcxOnhMFroRnMV-K_ZOumfnLkL3OUibHsRk27M7eDs0CiHQxrLfObtnb62rqWd4O7YL0SOlIo9PFyUYIAoxLO4_HkbzFiGvhonrK1Y24FVaDOhGA6vvLWUjaBtfGTkw-WqmihC3_w_/s1600/Pengertian%252C+Tugas+dan+Kedudukan+Badan+Amil+Zakat+%2528BAZ%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian, Tugas dan Kedudukan Badan Amil Zakat (BAZ)" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLKImcxOnhMFroRnMV-K_ZOumfnLkL3OUibHsRk27M7eDs0CiHQxrLfObtnb62rqWd4O7YL0SOlIo9PFyUYIAoxLO4_HkbzFiGvhonrK1Y24FVaDOhGA6vvLWUjaBtfGTkw-WqmihC3_w_/s320/Pengertian%252C+Tugas+dan+Kedudukan+Badan+Amil+Zakat+%2528BAZ%2529.png" title="Logo Badan Amil Zakat Nasional" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)</b> - <i>Perkembangan  BAZ  dan  LAZ</i>  di  Indonesia  saat  ini  telah  mengalami banyak  kemajuan  apabila dibandingkan  dengan  masa-masa  awal  berdirinya. Prof.Dr.Didin  Hafidhuddin  menyatakan  bahwa  hingga  tahun  2010,  tercatat  sebanyak  <u>33  jumlah  BAZ  provinsi  dan  429  BAZ</u>  tingkat  kabupaten/kota,serta 4771  <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2016/09/pengertian-tugas-dan-kedudukan-badan.html" rel="nofollow" target="_blank">BAZ  tingkat  kecamatan</a>.  Di  lain  pihak,  Menteri  Agama  juga  telah mengukuhkan delapan belas LAZ tingkat nasional (Avisenna,2010)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Pengertian Zakat menurut UU No 23 Tahun 2011</h3>
<div style="text-align: justify;">
Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<br />
Baca Juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/07/kedudukan-pengadilan-agama-pada-masa.html" target="_blank">Kedudukan Pengadilan Agama Pada Masa Orde Reformasi</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)</h3>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>Badan Amil Zakat Nasional</i></b> yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.  </div>
<h4 style="text-align: justify;">
Tugas BAZ dari Nasional sampai Kecamatan sebagai berikut :</h4>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Menyelenggarakan <i>tugas</i> administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</li>
<li>Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat. </li>
<li>Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</li>
<li>Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan)</li>
<li>Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. (tingkat Nasional dan propinsi)</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="http://nusantarafurniture.com/" border="0" data-original-height="560" data-original-width="1600" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZmFtAsMCEdRvULqW5WuhrgfrXm9oLM1dAMi463GO4AnjuDIqafrZ_bLBWy5f1t5XjlAF_yu-vP4sq1r4ds-G3zheF87w2fmV-ZHuW3g8lEAr9hx7EFEqcEPCwJ_HwxI-NIvuln1cDsBNt/s640/nusantara+Furniture.jpg" title="Nusantara Furniture" width="640" /><a href="http://nusantarafurniture.com/" target="_blank">http://nusantarafurniture.com/</a></div>
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Pembentukan dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat </h3>
<blockquote class="tr_bq">
<div style="text-align: justify;">
Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama. <u>BAZ   Nasional </u>berkedudukan di Ibu Kota Negara. <br />
Tingkat Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. BAZ Propinsi berkedudukan di ibu kota Propinsi, <br />
Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan Departemen Agama Kabupaten/Kota. Berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. <br />
Tingkat Kecamatan dibentuk oleh camat atau usul Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berkedudukan ibu kota Kecamatan. </div>
</blockquote>
<h4>
Kedudukan Badan Amil Zakat</h4>
Demikian tulisan kami mengenai <i>Badan Amil Zakat</i> (BAZ), semoga tulisan ini dapat menambah wasana intelektual dari kita semua. Amin.

Ilmu Hukum Pengertian Pengertian, Tugas dan Kedudukan Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) - Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia saat ini telah mengalami banyak kemajuan apabila ...

Pengertian, Fungsi dan Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN)

03:14:00 jayafurniture 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsl9EnmYJgfV7nYv-l-kIvgxrC2wPfDJS6g9FeswegMvJulFP0vc9F1F1RYTlfBrHp74VzA5mCF6CsxIagr-eHL40SK4JpXt-ONAw0g4Z-SEQp1IbaJZDgarKYUlp0lVmERN7glV_GyyzG/s1600/Pengertian%252C+Fungsi+dan+Kewenangan+Badan+Intelijen+Negara+%2528BIN%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian, Fungsi dan Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN)" border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsl9EnmYJgfV7nYv-l-kIvgxrC2wPfDJS6g9FeswegMvJulFP0vc9F1F1RYTlfBrHp74VzA5mCF6CsxIagr-eHL40SK4JpXt-ONAw0g4Z-SEQp1IbaJZDgarKYUlp0lVmERN7glV_GyyzG/s320/Pengertian%252C+Fungsi+dan+Kewenangan+Badan+Intelijen+Negara+%2528BIN%2529.jpg" title="Badan Intelijen Negara (BIN)" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Badan Intelijen Negara</b> - Negara memiliki tanggung jawab akan kenyamanan dan keselamatan semua warganya termasuk keutuhan wilayah negara tersebut. Keutuhan sebuah negara tergantung dengan struktur pengamanan negara tersebut. Salah satu stuktur yang ikut <b>mempertahankan negara</b> adalah <i>Badan Intelijen Negara</i> atau yang disingkat (BIN). BIN diatur dalam <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2016/09/pengertian-fungsi-dan-kewenangan-badan.html" target="_blank"><u>Peraturan Presiden No 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara</u></a>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Pengertian Badan Intelijen Negara (BIN)</h3>
<div style="text-align: justify;">
Badan Intelijen Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut <b>BIN</b>, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<br />
Baca juga: <a href="http://nusantarafurnitures.blogspot.co.id/" target="_blank">Pusat Furniture Jepara Mewah dan Murah</a> </div>
<h3 style="text-align: justify;">
Kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN)</h3>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan Peraturan Presiden No 34 Tahun 2010 menyebutkan BIN adalah lembaga pemerintah non Departemen, dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="http://nusantarafurniture.com/" border="0" data-original-height="560" data-original-width="1600" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZmFtAsMCEdRvULqW5WuhrgfrXm9oLM1dAMi463GO4AnjuDIqafrZ_bLBWy5f1t5XjlAF_yu-vP4sq1r4ds-G3zheF87w2fmV-ZHuW3g8lEAr9hx7EFEqcEPCwJ_HwxI-NIvuln1cDsBNt/s640/nusantara+Furniture.jpg" title="Nusantara Furniture" width="640" /><a href="http://nusantarafurniture.com/" target="_blank">http://nusantarafurniture.com/</a></div>
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Fungsi Badan Intelijen Negara (BIN)</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen</li>
<li>Penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah</li>
<li>Perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan operasi intelijen di bidangnya</li>
<li>Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BIN</li>
<li>Operasi kontra intelijen</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor.html" target="_blank">Peran, Fungsi dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA)</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h4 style="text-align: justify;">
Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN)</h4>
<ol style="text-align: justify;">
<li>wewenang melakukan penyadapan, </li>
<li>pemeriksaan aliran dana, </li>
<li>penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya. </li>
<li>Termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup atau kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Keutuhan negara</i> tidak tergantung dari satu aparatur saja, melainkan semua unsur harus iku dalam menjaga kentraman dan ketenangan sebuah negara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Demikian tulisan kami mengenai <b>Badan Intelijen Negara</b> yang diatur dalam peraturan presiden No 34 Tahun 2010 ntentang Badan Intelijen Negara. semoga bermanfaat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br />
Sumber: <br />
- Gresnews<br />
- Seminar</div>

Hukum Pengertian Pengertian, Fungsi dan Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN)

Badan Intelijen Negara - Negara memiliki tanggung jawab akan kenyamanan dan keselamatan semua warganya termasuk keutuhan wilayah negara ...

Fungsi, Wewenang dan Landasan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pengertian, Tugas dan Kedudukan Badan Amil Zakat (BAZ)

Pengertian, Fungsi dan Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN)

Entri Populer

Blog Archive